Kejagung Sita Rp11,79 Miliar dalam Penyidikan Korupsi Tambang Nikel di Sultra

UMBAR.ID | JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang tunai Rp11,795 miliar dalam penggeledahan enam lokasi di Jakarta terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Saiful Bahri Siregar, mengatakan uang tersebut ditemukan di dua lokasi berbeda dalam penggeledahan pada Kamis (5/11). Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

"Telah ditemukan beberapa barang bukti berupa dokumen dan sejumlah uang dari dua tempat, tempat pertama Rp11,2 miliar dan tempat kedua sejumlah Rp595 juta, serta beberapa penyitaan terkait dengan barang bukti elektronik berupa handphone, laptop dan CCTV," kata Saiful dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Jumat (6/11).

Saiful mengatakan penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat konstruksi perkara. Hingga kini, penyidik telah memeriksa 38 orang saksi.

Enam lokasi yang digeledah mencakup sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan, yakni PT BSJ, PT KAA yang disebut dikendalikan Arif Kurniawan, PT DDA di APL Tower Central Park, dan PT DDR di Mid Plaza. Penggeledahan juga dilakukan di satu lokasi di kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara selama periode 2013-2025.

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga menyidik dugaan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal oleh sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK).

Penyitaan uang dan perangkat elektronik tersebut menambah bukti yang dikumpulkan penyidik dalam mengungkap dugaan korupsi sektor pertambangan nikel tersebut. (dik)